Muhammadiyah Pedulikan nasib TKI di Malaysia

Senin, 02-05-2013
Dibaca: 1256

Kuala Lumpur (SI ONLINE) - May day adalah panggilan seorang pilot yang sedang menghadapi masalah waktu menerbangkan pesawat yang hampir jatuh. Suasana itulah yang terbayang di wajah para pahlawan devisa negara ini yang agak pesimis, pasrah dan lemah melihat sikap dan perilaku penyelenggara negara yang keberadaan mereka tidak begitu memberi kebaikan dan manfaat pada warganegara. Padahal para pejuang devisa negara itu telah bekerja mati-matian agar dapat mengirimkan uang untuk keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara dalam bentuk perputaran roda ekonomi dan pembayaran pajak untuk memberi makan (gaji) para penyelenggara negara itu.

Dalam rangka memanfaatkan 1 Mei sebagai hari buruh yang juga hari cuti di Malaysia, para TKI yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Kerja Perantau (HTKP) mengadakan diskusi berjudul "Langkah Strategi dalam Upaya Pemberdayaan dan Perbaikan Nasib Kaum Buruh." Acara diadakan di City Villa Hotel Kuala Lumpur dengan Dr. Saleh P. Daulay sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah bertindak sebagai penyampai materi ketika itu.

Pemerintah hanya mampu berkata "prihatin"disaat TKI mengalami masalah. Hampir semua pelayanan dari pemerintah yang digaji dari uang rakyat harus dibayar dengan harga mahal yang memiliki kualitas public service yang rendah. Mungkin karena mereka sudah terbiasa mendapatkan pelayanan yang mesra dan bersahabat di Malaysia dengan bayaran sebanyak itu.

Orang partai akan rajin datang menjadi dewa pahlawan ketoprak para TKI menjelang pemilu saja. Tujuannya jelas mencari populeritas agar diri dan partainya dipilih pada pemilu nanti. Sementara Muhammadiyah membantu dengan mengeluarkan duit kantong sendiri tanpa pamrih dan tidak bermusim seperti orang partai.

Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 jauh lebih tua dari Indonesia yang lahir 1945 ini banyak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yang banyak menghabiskan APBN ini.

Khusus di Malaysia, Muhammadiyah melalui PCIM dan PCIA telah banyak melakukan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan. Mereka lebih memilih Muhammadiyah yang lebih mendengar suara, aduan, rintihan dan permasalahan mereka daripada mereka datang ke KBRI yang orang-orangnya di gaji dari uang rakyat untuk melayani, melindungi dan membimbing para warganegara Indonesia di Malaysia tetapi tidak bekerja banyak untuk itu.

Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah bahkan sampai kepada pembelaan hukum dan hak asasi manusia hingga diplomasi dengan pemerintah luar negeri seperti yang dilakukan oleh PP Din Syamsuddin. Aktifis Muhammadiyah juga turun ke lapangan melihat langsung keadaan TKI dan mendampingi serta menuntun mereka ke arah kebaikan. Jadi bukan hanya sekadar kata-kata prihatin, mengimbau, instruksi, mengecam dari orang-orang yang diberi makan (digaji) oleh rakyat itu.

Mereka juga dibekali keahlian supaya bisa menjadi wira usaha setelah mereka kembali ke tanah air nanti. Di tanah air, pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah telah menyiapkan berbagai macam pemberdayaan masyarakat seperti membuka lapangan usaha di kampungnya masing-masing.

Mereka yang terdiri dari pekerja resmi di Malaysia itu juga mengakui bahwa lebih merasa tenang dan nyaman di saat datang ke Malaysia daripada di saat pulang ke Indonesia dengan berbagai macam pemerasan dan penipuan lainnya. Mulai dari berkedokkan BNP2TKI sampai kepada preman liar bagai serigala menunggu mangsa.

Bagaimana nasib kaum buruh, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri selanjutnya. Perlukah pimpinan institusi pemerintah yang banyak menghabiskan APBN yang berkaitan dengan pembelaan nasib buruh di turunkan? Ataukah Presiden yang digaji untuk melindungi warga negara sendiri yang harus dituntut karena menyia-nyiakan warganegara dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya terpulang kepada warganegara. (Afriadi Sanusi dari Malaysia)